 |
| Kasus Ahok Ujian Law Enforcement Dan Good Governance Di Era Jokowi |
Buni Yani di tersangkakan, penyebar isu rush money konon di tangkap, demo damai di hambat, aktivis di curigai, dsb..
Rakyat demo menuntut berbagai penyimpangan yang sering dilakukan Ahok juga dianggap anti presiden Jokowi, bahkan di buat opini seolah-olah ada yang akan melakukan upaya makar terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal di era demokrasi, jelas demo atau menyampaikan pendapat dimuka umum itu dilindungi UU.
Belum lagi upaya stigmatisasi terhadap kelompok yang anti Ahok dengan stigmatisasi kelompok radikal, anti kebhinekaan, anti demokrasi, pro SBY, Pro Prabowo, dsb. hahaha…. Padahal kalau demo yang dukung mendukung itu, paling jumlahnya hanya bisa ratusan. Sementara 411 jutaan massa loh.
Dan di sisi lain beredar foto Kapolri dengan buzzer medsos yang selama ini jadi pendukung ahok, bahkan buzzer medsos itu di sinyalir yang selama ini sering menyebarkan provokasi dan mbully tokoh-tokoh nasional dan ulama’ melalui akun-akun telornya.
Belum lagi soal kejanggalan terkait penanganan kasus-kasus Ahok, seperti Skandal RS. Sumber waras yang jelas-jelas hasil investigasi BPK menemukan kerugian negara mencapai Rp191 miliar. tapi KPK menyatakan tidak ada korupsi.
Skandal Kasus Reklamasi teluk Jakarta yang banyak di bongkar DR. Rizal Ramli (RR) sewaktu menjabat Menko Kemaritiman, namun justru di reshuffle padahal sepak terjang RR sangat menguntungkan publik dan sejalan dengan Nawacita dan Revolusi Mental Jokowi, Kasus penistaan agama yang jelas-jelas dalam sejarahnya setiap tersangka langsung ditangkap, tapi khusus Ahok justru di istimewakan dan lagi-lagi memicu kekacauan baru dengan menuduh massa aksi 411 dibayar 500 ribu. Dsb
Berbagai kejanggalan dan gelagat yang tidak masuk akal aparat penegak hukum maupun lembaga Negara dalam penanganan kasus-kasus Ahok tersebut tidak ada yang bisa menyangkal dengan alasan yang tepat. Semuanya plintat plintut mencari pembenaran yang justru membuat situasi semakin runyam bin kacau.
Padahal kalau mau jujur, kuncinya cukup sederhana, "Tangkap dan Adili Ahok atas berbagai perbuatan dan tingkah lakunya yang selama ini membuat banyak pihak resah dan Negara rugi".
Tidak usah kasus Ahok dikait-kaitkan dengan presiden Jokowi, Biarkan semuanya berdiri sendiri. Semua sudah paham, jika Ahokerlah selama ini yang sebenarnya menggiring opini massa rakyat seolah-olah sedang menyudutkan Jokowi. Menuduh massa aksi anti Ahok hanya untuk menyasar Jokowi, itu semua sebenarnya ulah dari provokasi Ahoker.
Semuanya harus bersikap jernih dan fair, tidak menutup kemungkinan Ahok memang selama ini mendapatkan keistimewaan dari kekuasaan Negara (Machsstaat) era Jokowi, namun perjuangan mengembalikan Negara berdasar atas hukum (Rechtsstaat) harus fokus ke kasus Ahok dan tidak melebar kemana-mana.
Ahok adalah barometer ujian penegakan hukum kita (Law Enforcement), Ahok adalah barometer ujian Good Governance kita, apakah ahok akan dihukum dan mengundurkan diri dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang?, kita kawal dan tunggu prosesnya saja. pertanyaan itu menjadi ukuran Law Enforcement dan Good Governance kita di era Jokowi ini.
