Ingin Sukses Ekonomi Era Gus Dur, Cak Imin dan Para Kyai Akan Mendukung Capres Yang Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Ingin Sukses Ekonomi Era Gus Dur, Cak Imin dan Para Kyai Akan Mendukung Capres Yang Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Muhaimin Iskandar atau yang akrab di panggil Cak Imin blak-blakkan bicara soal kondisi ekonomi Indonesia yang terus mengalami stagnasi (mandek) atau bahkan terjadi penurunan. Menurut Cak Imin dan juga hasil diskusinya dengan beberapa kyai bahwa Indonesia kedepan butuh pemimpin yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi rakyat agar ekonomi rakyat dapat terangkat, Khususnya para petani dan nelayan yang nota bene umat Nahdliyin.

“Para kiai sepakat bahwa Indonesia butuh perbaikan ekonomi dan umat perlu diangkat, khususnya kaum menengah kebawah, termasuk para petani dan nelayan yang menjadi basis nahdliyin, ini salah satu persoalan yang utama, dibutuhkan kerjasama untuk mencari solusi, tantangan yang dihadapi bangsa ini kedepan adalah membangun ekonomi masyarakat menengah kebawah, banyak warga nahdiyin yang termasuk dalam kelompok ini” pungkas Cak Imin di Jakarta (11 /08/2018).

Selain itu Cak Imin juga menyoroti daya beli kelas bawah yang rendah akhir akhir ini di bawah tim ekonomi sehingga menyebabkan Indonesia terus tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya. Padahal menurut Cak Imin jika saja tim ekonomi mampu meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi, maka Cak Imin yakin Indonesia akan mampu tumbuh dan dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga lainnya.

“Bila saja pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat, Saya yakin Indonesia akan tumbuh” tegas Cak Imin.

Rupanya ketegasan Cak Imin dan beberapa kyai dalam menyoroti buruknya kondisi perekonomian beberapa dekade terakhir ini mendorong Cak Imin bertanggung jawab secara politik untuk mencari pemimpin nasional sebagai Calon Presiden yang mampu menyelesaikan kondisi ekonomi bangsa, khususnya yang mampu mengangkat ekonomi rakyat dengan paham ekonomi kerakyatan.

"Apa pun titah kiai, itu demi dan untuk kebaikan bangsa. Yang penting saat ini saya justru sedang minta petunjuk kiai, siapa calon presidennya yang harus kita dukung. Kita akan memastikan dulu siapa calon presidennya dalam waktu dekat," kata Cak Imin

Memang pandangan Cak Imin ini cukup beralasan, pasalnya beberapa dekade terakhir ini perekonomian Indonesia tidak mampu bangkit karena terus memakai haluan ekonomi ala IMF dan Bank Dunia, atau paska era pemerintahan Gus Dur berakhir ekonomi Indonesia mengalami stagnasi berkepanjangan atau bahkan penurunan jika dibandingkan dengan laju ekonomi bangsa-bangsa di Asia lainnya. Misalnya saja akhir-akhir ini kebijakan tim ekonomi yang memakai rumus Bank Dunia tersebut seperti penumpukan utang, pengetatan anggaran, dan penguberan pajak telah memperparah kondisi ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5 persen, sementara konsumsi masyarakat rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen. Bahkan Saat ini, rasio pembayaran utang (debt service) terhadap ekspor Indonesia sudah lampu kuning yakni 39 persen, padahal batas aman mestinya diangka 25 persen.

Padahal di era Gus Dur waktu itu ( tahun 2000-2001) yang hanya berusia 21 bulan akibat gejolak politik, pertumbuhan ekonomi naik dari minus (-) 3 persen di era Habibie ke level 4,9 persen di era Gus Dur. Yang istimewanya lagi waktu itu era Gus Dur pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan koefisien gini ratio 0,31, terrendah sepanjang 50 tahun terakhir dan juga satu-satunya pemerintahan yang mampu mengurangi utang sebesar US$ 4,15 miliar.

Di era Gus Dur, harga beras juga stabil, ketika masa paceklik gabah stok Bulog dilepas dan digiling di desa-desa untuk mencegah kenaikan harga beras. Bulog dilarang impor beras, hanya swasta yang boleh impor beras dan itupun dikenakan sedikit tarif (tanpa sistem kuota seperti sekarang ini).

Senada dengan Cak Imin, Koordinator Forum Nahdliyin Bersatu Wilayah Jawa Timur, Gus Salam Sokhib, juga menghendaki momentum yang telah lama dinanti setelah Gus Dur diganti menjadi Presiden di tahun 2001 silam terulang kembali untuk tahun 2019 mendatang.

"Tahun 2019 harus dijadikan momentum oleh Nahdiyin setelah Gus Dur tak lagi menjadi presiden. Nahdiyin harus solid” kata Gus Salam 10/2/2018.

Read more »

Kepretan Dr. Rizal Ramli Soal Garuda Benar, Waktu Membuktikan Becik Ketitik Olo Ketoro

Kepretan Dr. Rizal Ramli Soal Garuda Benar, Waktu Membuktikan Becik Ketitik Olo Ketoro

Tidak ada Rizal Ramli (RR), Rezim Jokowi makin terlihat kocar kacir, niat baik presiden Jokowi luluh lantak di kibulin lingkaran-lingkaran terdekatnya, bukan hanya tata kelola dan target pertumbuhan ekonomi di bawah Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang amburadul, beberapa kegiatan operasi bisnis dibawah kendali BUMN pun juga jeblok.. Satu persatu BUMN rontok.. Tri Sakti dan Nawacita Jongkok..

Alih-alih berniat menyelamatkan dan mengembangkan bisnis BUMN agar mampu bersaing sehat go Internasional, yang terjadi justru sebaliknya, Beberapa anak buah Jokowi yang membidangi BUMN justru seperti tim yang sedang menjalankan operasi pembangkrutan BUMN, yang kali ini menimpa Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia.

Kemaren 21 Maret 2017 Garuda Indonesia mengumumkan bahwa laba yang diperoleh maskapai penerbangan tersebut anjlok hingga 89,45% sepanjang tahun 2016. Penyebabnya menurut Direktur Utama Garuda Indonesia akibat ekspansi dan penurunan penghasilan tiket penumpang, perlambatan ekonomi dan tekanan pada bisnis penerbangan. Sebuah penyebab yang sepertinya memang disengaja oleh tangan-tangan iblis yang berjubah malaikat yang sedang memangku kebijakan di sektor-sektor BUMN akhir-akhir ini?. BUMN bangkrut, Terbelit Utang, Korup, dan ujung-ujungnya muluslah pihak-pihak asing dan swasta mengakuisisi BUMN-BUMN kita? Begitulah aroma yang berkembang.

Jika Seorang RR hadir selalu membawa bukti nyata penyelamatan BUMN, seperti penyelamatan PLN dari ancaman kebangkrutan tahun 2001, penyelamatan bisnis penerbangan (2001), penyelamatan IPTN (2000), Memperbaiki Semen Gresik (2008), dsb. Justru di rezim Jokowi yang mengusung slogan Tri Sakti dan Nawacita ini beberapa kinerja BUMN makin jungkir balik. Anak Polah Bapak Kepradah (Apa yang dilakukan Anak buah Jokowi, maka Jokowi yang menanggung akibatnya)

Apapun alasan anjloknya laba maskapai Garuda Indonesia tersebut, yang jelas publik masih ingat betul, 1,5 tahun yang lalu ketika ekonom senior Dr. Rizal Ramli awal masuk duduk dikabinet pemerintahan Jokowi, sudah pernah mengingatkan keras (mengkepret) menteri BUMN Rini Sumarno beserta manajemen Garuda Indonesia agar tidak memaksakan pembelian pesawat besar dengan rute internasional. Apalagi pembelian tersebut dengan menggunakan dana utang luar negeri dari China Aviation Bank.

Menurut tokoh nasional Dr. Rizal Ramli waktu itu, sebaiknya sementara waktu Garuda Indonesia tidak memaksakan membeli dulu pesawat besar dengan rute internasional (Long Haul), lebih baik fokus memperbaiki Medium Range untuk kuasai pasar domestik, karena dari segi anggaran dan persaingan, Garuda Indonesia belum memungkinkan. jika hal tersebut nekat dilakukan, maka akan rugi besar!. (2015)

Peringatan keras Dr. Rizal Ramli yang sangat masuk akal dan bermanfaat tersebut justru ramai-ramai tidak digubris menteri BUMN dan manajemen Garuda Indonesia, bahkan Wapres Jusuf Kalla pun ikut menyudutkan Dr. Rizal Ramli dengan memaknai peringatan keras RR tersebut dengan tuduhan kegaduhan. Sungguh tuduhan yang tidak berkualitas dari seorang Wapres!. Wong Bener Tenger-Tenger (Orang benar hanya bisa bengong) –Ronggowarsito-.

Melihat kepretan RR soal Garuda tersebut, telah menambah daftar berbagai kepretan RR selama ini yang teruji dan terbukti kebenarannya, mulai dari Freeport, Proyek Listrik 35.000mw, Token Listrik, hingga Garuda Indonesia. Becik Ketitik Olo Ketoro (Yang baik/benar akhirnya Terlihat, Yang Jelek akhirnya terkuak).

Pastinya Sukarno dan para pedagang Aceh yang telah menyumbangkan uangnya hingga 130.000 strait dollar dan 20kg emas untuk membeli  pesawat DC-3 (Dakota) tahun 1948 yang mejadi cikal bakal Garuda Indonesia tersebut menangis melihat polah tingkah elit-elit hari ini yang menangani BUMN Garuda Indonesia dengan semaunya sendiri, makna existensi keberadaan Garuda sebagai simbol melanjutkan revolusi kemerdekaan telah melenceng karena dikelola dengan senaknya sendiri.

Sajak Raden Mas Noto Soeroto yang dikutip Sukarno waktu itu ketika menamai maskapai penerbangan Garuda Indonesia seperti tak ada artinya hari ini ketika Garuda mengalami jeblok yang tidak masuk akal. “Aku Adalah Garuda, Burung Milik Wisnu Yang Membentangkan Sayapnya Menjulang Tinggi Diatas Kepulauanmu”.

Berbagai kebijakan beberapa anak buah Presiden Jokowi yang terbukti jeblok dan merugikan kepentingan nasional sudah sebaiknya segera dievaluasi total, Presiden Jokowi harus lebih berani mengambil langkah jelas dan tegas ambil keputusan urus Negeri sebesar ini. Jangan sampai orang salah berpesta pora!, orang baik disingkirkan!, orang bejat naik pangkat! dan orang salah justru dianggap benar!.

Waktu masih 2,5 tahun kedepan untuk Presiden Jokowi memperbaiki kembali timnya agar diperoleh kebijakan yang terbaik, menguntungkan kepentingan nasional dan berpihak pada kepentingan rakyat. 

Salam Nawacita.. ehm!!

Read more »

Newsmaker 2016; Jejak Kerja dan Perjuangan Rizal Ramli 11 Bulan di Kabinet Jokowi

Newsmaker 2016; Jejak Kerja dan Perjuangan Rizal Ramli 11 Bulan di Kabinet Jokowi

Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung di kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli telah menjalankan amanahnya untuk melaksanakan visi Trisakti dan Nawacita.

Jejak kerja dan perjuangan Rizal Ramli selama sekitar 11 bulan di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi ini, populer atau dikenal oleh publik dengan Jurus Rajawali Ngepret dan Jurus Rajawali Bangkit.

Jurus Rajawali Ngepret Rizal Ramli itu dimaksudkan untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN dan menyelamatkan potensi kerugian negara dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Jurus Rajawali Bangkit Rizal Ramli merupakan jurus untuk meningkatkan penerimaan negara atau jurus membangkitkan maritim dan sumber daya nasional

1. Rizal Ramli memperingatkan kepada Garuda Indonesia agar lebih fokus dan mampu memperkuat jalur penerbangan domestik dan regional daripada melakukan pembelian 30 pesawat berbadan lebar Airbus A 350 XWB yang hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh.

Pada April 2016, pemerintah akhirnya membeli 14 pesawat Airbus dengan tibe A 330 yang lebih efisien bahan bakanya daripada A 350.

2. Rizal Ramli memberikan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan listrik 35.000 Megawatt. Kritik Rizal Ramli ini akhirnya diakui oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada

3 Februari 2016, berikut beritanya : Menteri ESDM Tak Yakin Mampu Selesaikan Proyek 35.000 MW pada 2019.

Menko Maritim yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui bahwa pada 2019, sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW saja yang sudah beroperasi penuh memasok listrik (Commercial Operatin Date (COD).

3. Arahan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya kepada PLN untuk menghapus biaya administrasi pulsa listrik pra bayar.


Arahan ini akhir ditindaklanjuti oleh Dirut PLN dengan memisahkan biaya administrasi dengan harga pulsa listrik di token.

4. Rizal Ramli berhasil menghentikan rencana Menteri ESDM yang akan memberikan perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum waktunya.

Sesuai dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009, perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis pada 2021.

5. Rizal Ramli berhasil memperjuangkan kilang gas Blok Masela dengan menggunakan kilang darat (onshore).

Hal ini diupayakan agar lahir kemakmuran bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya karena kilang di darat akan banyak berdampak pada ekonomi setempat dibanding kilang dibangun di laut.

6. Kebijakan penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan angka yang memuaskan sesuai target awal Presiden Jokowi.

Bahkan pada kesempatan Jokowi kembali kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 13 September 2016, diakui bahwa Dwelling Time Tanjung Priok sudah 3,2 hari dwelling-time- seluruh-pelabuhan- diperbaiki.

Jokowi akhirnya meminta agar Dwelling Time di seluruh pelabuhan sama seperti di Tanjung Priok.

7. Pengembangan 10 Destinasi Wisata Priorotas untuk meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja dari 3 juta meningkat menjadi 7 juta di tahun 2019. Fokus 10 tujuan wisata ini dimaksudkan agar ada capaian terukur dan dapat menjadi percontohan didaerah lain di tahun berikutnya.

8. Kebijakan Pengembangan Branding Pariwisata DKI Jakarta. DKI Jakarta akan dikemas menjadi lima jenis destinasi wisata.


Meliputi business tourism, maritim tourism, culinary tourism, health tourism dan art and culture tourism. Pengembangan wisata maritim akan difokuskan di wilayah Kepulauan Seribu.

9. Untuk menopang kunjungan wisatawan nasional, Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara.

Kecuali wisatawan dari negara-negara pengekspor narkoba dan pendukung gerakan radikal.  Tujuannya demi meningkatkan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019.

10. Kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata. Sebagai uji coba, pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba yang ditargetkan menjadi Monaco of Asia.

Dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi US$ 20 juta pada tahun 2019.

11. Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. Mulai dari perpanjangan Bandara Sibisa yang berjarak 20 Km dari kawasan wisata Danau Toba, pembangunan resor turis.

Kemudian pembangunan Tol Medan-Parapat, hingga penambahan wilayah wisata Danau Toba sebesar 500 hektare, yang akan digunakan untuk eco-tourism.

12. Untuk menopang pengembangan pariwisata nasional, Rizal Ramli memutuskan untuk menghapuskan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory). CAIT ini dinilai terlalu administratif.

Rizal Ramli akhirnya mengganti dengan menggunakan pendekatan security yang lebih IT based untuk mendetect masalah-masalah keamanan.

Saat ini untuk mengurus izin masuk kurang dari 5 hari via online dari sebelumnya butuh waktu empat bulan untuk kapal cruise masuk.


Izin Yacht yang sebelumnya butuh waktu mingguan, sekarang kurang dari 24 jam. Sekarang sudah banyak mulai mendaftar untuk bisa masuk ke Indonesia, mendukung pariwisata maritim.

13. Rizal Ramli melakukan pembenahan dalam industri garam nasiona.

Hal ini dilakukan melalui pembenahan importasi garam sebelumnya menggunakan sistem kuota, di mana peredaran garam impor hanya dikuasai oleh beberapa importir saja.

Kemudian diubah menjadi sistem tarif guna membuka peluang persaingan usaha yang lebih kompetitif di antara para importir garam.

Penerapan sistem tarif ini dilakukan agar ada dukungan yang menguntungkan bagi pemerintah pada umumnya, maupun petani garam lokal pada khususnya.

14. Bersama Malaysia membentuk COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil di kedua negara.

Rencana kerja tahun ini akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir
sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia.

15. Kebijakan revaluasi aset pada Paket Ekonomi ke V pada bulan Oktober 2015. Kebijakan paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat dengan kebijakan revaluasi aset.

Meskipun baru sebagian BUMN yang melakukan revaluasi, total aset BUMN bertambah Rp 800-an triliun dan memasukkan penerimaan pajak Rp 20-an triliun.

16. Paket Ekonomi ke VIII di Sektor Penerbangan, pada bagian ketiga menyebutkan bahwa Bea Masuk Nol % bagi spare parts untuk Industri Penerbangan mendapat apresiasi dari PT Dirgantara Indonesia.

17. Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menko Maritim juga mendorong peningkatkan sistem pendidikan nasional berbasis kejuruan di Indonesia guna meningkatkan kualitas tenaga kerja indonesia menjadi tenaga profesional Indonesia.

Rencana tersebut merupakan hasil kesimpulan dari rapat tertutup yang digelarnya bersama Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada 19 April 2016.

Gagasan Rizal Ramli ini akhirnya pada 13 September 2016 menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Kabinet terbatas di Istana Negara.

18. Rizal Ramli mengatakan, ketegasan Indonesia dalam mengatasi praktik pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing telah berdampak buruk bagi industri perikanan negeri tetangga.

Industri perikanan negara tetangga semula hidup dari ikan curian dari Indonesia. Namun karena pemberantasan praktik IUU fishing gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kini industri perikanan negara tetangga banyak yang mati.

Menurut Rizal Ramli, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk membangun industri perikanan nasional.

19. Pasca Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna pada Juni 2016, Rizal Ramli menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan 4 Pilar pemgembangan Natuna:

a. Pengembangan sektor perikanan. Pilar pertama ini dilaksanakan dengan memindahkan sekitar 400 kapal tradisional dari wilayah Pantura ke Natuna agar kapasitas tangkap nelayan di Natuna bertambah.

Selain itu, Rizal Ramli juga ingin agar di Natuna dibangun pasar ikan berskala besar seperti yang ada di Tokyo, Jepang.

b. Pengembangan pariwisata di Natuna
c. Pengembangkan industri migas dan pendukung, karena cadangan migas di Natuna cukup besar.
d. Peningkatkan pertahanan kawasan Natuna. Pemerintah akan mengerahkan TNI untuk menambah kapasitas segi pertahanan.

20. Kebijakan Pembentukan Dewan Air Nasional. Latar belakang rencana pembentukan Dewan ini karena sebagian besar dari 386 Perusahaan Air Minum (PDAM) di Indonesia merugi dan tidak bankable serta tidak mampu menyediakan air minum dengan volume dan kualitas air yang memadai.

Hingga Rizal Ramli dicopot dari Kemenko Maritim, kebijakan ini belum diketahui lagi perkembangannya.

Newsmaker 2016; Jejak Kerja dan Perjuangan Rizal Ramli 11 Bulan di Kabinet Jokowi

 

Sumber:

http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/01/02/jejak-kerja-rizal-ramli-di-kabinet-jokowi-selama-11-bulan?page=4

Newsmaker 2016; Jejak Kerja dan Perjuangan Rizal Ramli 11 Bulan di Kabinet Jokowi

 

Read more »

Ramlan Butar Butar CS (Jejak Jahat Si Perampok Sadis)

 

Daftar Jejak Jahat Si Perampok Sadis Ramlan Butar Butar CS

Dua Jempol (apresiasi) kepada Polri yang berhasil menangkap komplotan perampok Jahat nan Sadis penjahat grup 365 pimpinan residivis Ramlan Butar Butar spesialis perampok rumah mewah yang hingga menelan korban tewas 6 Orang serta melukai 5 orang lainnya dirumah mewah milik Dodi Triono, di kawasan jalan Pulomas Utara Jakarta Timur.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ramlan Butar-Butar dkk. dikenal sebagai kelompok “Korea Utara”. Nama panggilan Ramlan dikenal dengan Porkas atau si pincang.

Ramlan Butarbutar, 51 tahun, salah seorang terduga pelaku perampok disertai pembunuhan sadis di Pulomas, Jakarta Timur, diketahui sebagai sopir angkutan perkotaan (Angkot) K11 trayek Bantar Gebang-Bekasi. 

Dia juga merupakan residivis yang keluar-masuk penjara dengan kasus perampokan. Sebelumnya dia adalah sopir taksi sebelum dipecat pada 2002

Berikut Jejak Jahat Ramlan cs:

Ramlan Butar Butar CS

Ramlan Butar Butar CS

Maret 2001, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap empat perampok rumah Ketua Ikatan Advokat Indonesia Soedjono, di kawasan Cimanggis Depok, Jawa Barat, mereka adalah Markus Pasaribu alias Lango, Suhartono Parapat, Leonardo Marpuang, dan Ramlan Butar Butar.

Dalam aksinya ramlan cs dengan menggunakan senjata api berhasil membawa lari jam tangan Rolex dan sejumlah perhiasaan senilai Rp 12 miliar.

Pada 2010. kelompok Medan yang diotaki Ramlan Butar-Butar ini ditangkap juga oleh Resmob Polda Jateng.

Mereka yang ditangkap waktu itu adalah Ramlan Butar-Butar (45), warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Pane (39) warga Cilangkap, Cimanggis, Depok, Agus Salim (41) warga Rawa Lambu, Bekasi Timur, dan Krisman (39) warga Kalialang Tengah, Bekasi Utara, dan Robert Seragi (44) warga Seruni, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta.

Dari hasil pengembangan diketahui kelompok Ramlan cs ini telah merampok beberapa tempat, di antaranya:

Di Tegal, di rumah Okky Wirawan Jl Salak No 123 pada 3 September 2010 Dengan menggasak uang Rp 25 juta. 

Pada 19 September 2010 di rumah Paulus Liem Hoo Djiang di Jalan Kacer II, Manahan, Banjarsari, Surakarta, dan membawa kabur Rp 100 juta. 

Kemudian pada 7 Maret 2007 diketahui merampok di Cirebon di rumah Emi Jalan Pegamburan Estate Blok E 3-6, Cirebon, dan menyikat Rp 450 juta.

Di Apotik Popongan, Karanganyar milik Sulasmiasih menyikat Rp 30 juta. 

Di rumah Endang Tedja Sukmana di Cirebon dengan kerugian Rp 110 juta.

Di Rumah Ronald Sadeli di Cirebon dengan total kerugian Rp 40 juta. 

Di rumah Husain di Ciamis pada 23 September 2010 dengan kerugian Rp 551 juta. 

Toko material di Cimanggis, Depok, pada 2015 dengan kerugian perhiasan, emas, dan uang

Rumah Farouk Avero di Sawangan, Depok, pada 2014 dengan kerugian brankas berisi perhiasan.

Toko rokok Gas Alam Grosir, Cimanggis, Depok, pada 2014 dengan kerugian uang.

Rumah di Cikarang pada 2014. Barang belum sempat diambil tapi tersangka sudah diamankan kepolisian karena tertangkap warga.

Di Rumah toko di Jalan Protokoler, Cikarang, pada 2014 dengan kerugian uang dan perhiasan.

di Bogor, tepatnya belakang Terminal Baranangsiang pada 2015. Kerugian perhiasan dan uang.

11 Agustus 2015 Ramlan cs ditangkap karena merampok dan menyekap korbannya di Perumahan Griya Telaga Permai Tapos, Depok.

Ramlan Butar Butar CS

Ramlan Butar Butar CS

Sumber:
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/haji/haji_news/2010/09/30/66510/Rampok-Perumahan-Elit-Dibekuk
http://jateng.tribunnews.com/2016/12/28/perjalanan-hidup-ramlan-butarbutar-otak-pembunuhan-di-pulomas-hingga-akhirnya-jadi-rampok-sadis
http://rimanews.com/nasional/kriminal/read/20161228/311945/Ramlan-Butar-Butar-dikenal-sebagai-sopir-angkot-gaul
http://news.liputan6.com/read/16444/perampok-di-rumah-ketua-ikadin-tertangkap
https://metro.tempo.co/read/news/2016/12/28/064830994/pelaku-pembunuhan-sadis-pulomas-sudah-6-kali-merampok
https://m.tempo.co/read/news/2016/12/28/064830988/pembunuhan-sadistis-pulomas-ramlan-butarbutar-residivis-depok
http://rimanews.com/nasional/kriminal/read/20161228/311940/Perampok-di-Pulomas-dikenal-sebagai-kelompok-Korea-Utara-
https://m.tempo.co/read/news/2010/09/30/177281728/polda-jateng-tangkap-kawanan-perampok-kambuhan

Read more »

Rizal Ramli : Gus Dur Pembela Minoritas Tertindas, bukan Minoritas Penindas #haulgusdur

Rizal Ramli : Gus Dur Pembela Minoritas Tertindas, bukan Minoritas Penindas #haulgusdur

Tokoh Nasional DR. Rizal Ramli alias RR mengatakan bahwa Gus Dur senantiasa membela minoritas yg tertindas, bukan minoritas  yg menindas.

Hal tersebut disampakan Ekonom Senior saat menghadiri acara Tahlil dan Manaqib Alm. Abdurrahman Wahid dalam rangkaian acara Haul ke-7 wafatnya Presiden RI ke-5 tersebut di Jakarta 27 Desember 2016.
 

Mantan menteri tiga kali yang terkenal dengan jurus “Rajawali Ngepret” ini meminta semua pihak untuk lebih melihat Gus Dur dari segi pemikiran dan visinya yang sangat besar.

“Tidak melihat dari segi kontroversialnya, tapi melihat pemikiran dan keberpihakannya” ujar RR.

Lebih lanjut RR mengatakan bahwa  Gus Dur merupakan tokoh yang menjunjung tinggi plurarisme dan menghormati perbedaan. Tak hanya itu, kata RR, Gus Dur juga  pembela masyarakat minoritas. Namun, minoritas yang ditindas oleh kelompok tertentu, bukan minoritas yang menindas

“Gus Dur itu membela minoritas yang tertindas, bukan minoritas yang menindas,” pungkas RR

Read more »

Dr. Rizal Ramli : Crisis dan Opportunity, Satu Sisi Krisis, Sisi Lain Adalah Kesempatan Melakukan Perubahan

Dr. Rizal Ramli : Crisis dan Opportunity, Satu Sisi Krisis, Sisi Lain Adalah Kesempatan Melakukan Perubahan

 

 

Tokoh nasional Rizal Ramli menengarai perekonomian Indonesia di tahun 2017 akan lebih sulit karena masih dalam masa konsolidasi politik.

Rizal kemudian menyinggung, salah satu sumbernya adalah polemik yang muncul setelah ada kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purmana (Ahok).

"Masalah politik seperti kaitannya dengan Ahok yang kalau tidak diselesaikan akan timbul masalah berkelanjutan," kata Rizal saat berbincang khusus dengan tribunnews.com beberapa waktu lalu.

Rizal kemudian menyoroti perekonomian dunia, yang berimbas pada Indonesia. Salah satunya adalah kemenangan Donald Thrump menggantikan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat.

Keberhasilan Trump menjadi pemimpin Amerika Serikat dan gejolak Timur Tengah yang belum berakhir, menurut Rizal Ramli, meningkatkan ketidakpastian dalam perekonomian global.

Ditambah, rencana Negeri Paman Sam memberikan tarif untuk barang dari Tiongkok dan Meksiko, seperti yang dijanjikan Trump selama masa kampanye.

"Kalau semua janji kampanyenya dilaksanakan, misal kenaikan tarif sampai 40 persen untuk barang dari China dan Meksiko, ekonomi dunia akan bergejolak," kata Rizal.

Walaupun, dia yakin Trump saat memerintah tidak akan seperti saat masa kampanye. Rizal menilai, arah kebijakan ekonomi Trump akan berdampak untuk Rupiah.

Rizal menilai, arah kebijakan ekonomi Trump akan berdampak untuk Rupiah. Pasalnya, pengusaha berambut pirang itu diprediksi berencana menurunkan pajak untuk orang kaya di negaranya.

Kendati demikian, Trump juga berhasrat anggaran yang besar untuk proyek infrastruktur. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan suku bunga Federal Reserve.

 

"Itu akan mengakibatkan capital outflow dari negara berkembang ke Amerika. Ini akan buat dollar Amerika menguat dan mata uang negara lain melemah, termasuk Indonesia," katanya.

Situasi perekonomian dan politik global yang bergejolak saat ini juga serupa dengan masa depresi besar tahun 1920-an. Situasi yang menyebabkan munculnya faham radikal fasisme dan Nazisme.

Kesuraman yang dia perkirakan terjadi di 2017, bukan berarti tanpa harapan.

"Saya ingin garis bawahi, crisis dan opportunity itu mata uang dengan dua mata sisi. Satu sisi itu krisis, sisi lain kesempatan melakukan perubahan untuk perbaikan," tuturnya.

Dia kembali mencontohkan yang terjadi pada masa lampau, era 1920-an sampai 1940-an. Masa itu, malah memunculkan pemimpin hebat dunia yang berhasil menyelamatkan negara, Franklin Delano Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat.

Masa penuh ketidakpastian, dia nyatakan, menjadi momen "berkilau" para pemimpin hebat untuk mengubah negaranya ke arah lebih baik. "Sedangkan pemimpin payah tenggelam bersama-sama," imbuhnya.
 

Read more »

Cerita Rizal Ramli Soal Gus Dur

Rizal Ramli dan Gus Dur

Peringatan haul K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-7 dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ciganjur, Jakarta, Jumat (23/12/2016) malam. Acara tersebut dihadiri ribuan orang yang sangat bersimpati pada Gus Dur termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbicara tentang Gus Dur, sosok Rizal Ramli adalah satu yang dekat dengan Presiden RI ke-4 tersebut semasa hidupnya. Perannya di kabinet era Presiden Gus Dur jadi penanda. Dalam pandangan Rizal Ramli, Gus Dur merupakan sosok yang luar biasa perhatiannya pada masyarakat-masyarakat minoritas.

“Gus Dur orang yang luar biasa, keberpihakannya sama rakyat kecil luar biasa. Perhatiannya untuk memperjuangkan kebenaran. Dan keberaniannya untuk memperjuangkan minoritas itu luar biasa. Beliau tokoh Pluralis. Saya sendiri menganggap Gus Dur adalah wali yang betul,” ucapnya dalam suatu kesempatan.

Cerita Minta Gelar

Suatu waktu, Rizal mengaku pernah mengobrol santai dengan Gus Dur. Waktu itu, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu masih Presiden dan Rizal adalah menterinya. "Saya ingat waktu Gus Dur masih Presiden. Waktu itu saya minta sesuatu. Saya bilang, 'Gus, saya sudah all out bantu Anda, tapi sampai sekarang kok tidak pernah diberi hadiah?" kata Rizal saat bercerita di hadapan kiai se-Jawa Timur di Kantor NU Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Jatim pada Kamis, 21 Juli 2016 lalu.

Gus Dur lalu bertanya hal yang diminta menterinya itu. Rizal menjawab bahwa ia menginginkan gelar 'Gus'. "Beliau menjawab, 'Waduh, kalau itu susah'.

Ternyata, mendapatkan gelar ‘Gus' tidak semudah mendapatkan gelar magister dan doktor," ujar Rizal.

Gelar 'Gus' baru diperoleh, kata Rizal, ketika Gus Dur sudah meninggal dunia yakni saat Rizal menghadiri acara Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jakarta.

"Saya akhirnya dipanggil Gus juga. Tapi, nama saya diubah jadi Gus Romli," ujarnya sembari tersenyum. Kalangan Nahdliyin memang mengakui kedekatan Rizal Ramli dengan Gus Dur.

Wali Kesepuluh

Rizal mengaku tidak ragu menyebut mantan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai wali kesepuluh setelah sembilan wali di Indonesia.

"Dia itu sosok pemimpin yang sederhana, beda dengan pemimpin lain," katanya

Rizal bercerita, saat berziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang. Ia melihat kuburannya berbeda dengan kuburan para pemimpin di belahan dunia mana pun. Tidak ada yang istimewa dari kuburannya. Pusaranya pun biasa saja, tidak memakai monumen seperti pemimpin lain. "Tapi, walaupun tidak ada monumen yang megah, Gus Dur tetap ada di hati rakyat," ucapnya.

Rizal berujar, Gus Dur merupakan satu-satunya pemimpin yang mampu memegang teguh idealisme. Selain itu, toleransinya terhadap pluralisme menjadi contoh bahwa dia merupakan pemimpin yang sangat sederhana semasa hidupnya. "Meski sudah tiada, pemikiran dan perjuangannya tetap dihargai dan hidup di hati rakyat Indonesia," ucapnya.

Ia mengatakan, semasa hidupnya, Gus Dur selalu memberikan pelajaran yang berharga bagi rakyat Indonesia, terutama dalam menghargai sesama manusia. Tidak hanya itu, kini, ucap Rizal, setiap hari ribuan orang datang untuk berdoa dan berziarah ke makamnya. "Karena itu, saya tidak ragu mengatakan Gus Dur adalah wali kesepuluh di Indonesia," ujarnya.

Read more »

Ahok Koruptor Teriak Koruptor

Koruptor Teriak Koruptor

Akal waras kita tentu tergelitik ketika melihat para pendukung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahoker yang menuduh orang-orang atau kelompok lain yang tidak mendukung Ahok atau menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta mendatang adalah kelompok anti korupsi.

Bahkan Ahok sendiri berujar hanya koruptor yang ingin memenjarakan dirinya, dia mencitrakan dirinya bak pahlawan anti korupsi dan berandil besar dalam pemberantasan korupsi dinegeri ini.

Semua pencitraan tentang Ahok sebagai simbol anti korupsi juga massif dilakukan oleh beberapa media mainstream maupun para buzzer media sosial Ahok.

Akal sehat rakyat dipaksa legowo oleh media pro Ahok untuk mengakui Ahok pejabat anti Korupsi dan tegas, lalu pertanyaannya benarkah demikian??.. Bukankah dia sendiri yang rajanya korupsi??..

Faktanya, Hasil audit TA 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI Jakarta, selain itu juga ditemukan empat kasus besar yang diduga melibatkan Ahok sebagai sang Gubernur, yakni kasus korupsi pembelian lahan cengakreng, pembelian lahan RS. Sumber Waras, Kasus Korupsi UPS dan Kasus skandal Reklamasi.

Berikut beberapa catatan kasus-kasus korupsi  yang diduga kuat melibatkan Ahok

Pertama;
Kasus pembelian lahan seluas 4,5 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Dinas Perumahan Gedung Pemerintahan seharga  Rp648 miliar. Dalam kasus tersebut  temuan BPK menyebutkan bahwa lahan tersebut bukan milik perseorangan, melainkan milik pemprov DKI sendiri yakni milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP).

Pembelian lahan tersebut bisa terjadi lantaran ada memo persetujuan (disposisi) Ahok yang menjadi awal terjadinya pembelian lahan tersebut. Tanpa disposisi Ahok tak akan mungkin terjadi pembelian lahan tersebut yang konon rencananya akan dibangun rumah susun.

Kedua:
Kasus korupsi uniterruptible power supply (UPS) yang merugikan negara Rp 81,4 Miliar
Kasus ini melibatkan Alex Usman, seorang anak buah Ahok yang Sebelumnya menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah DKI Jakarta, dia diduga sebagai pejabat yang memasukkan anggaran UPS pada APBDP 2014.

Keterlibatan Ahok dalam kasus UPS terungkap ketika Perda Perubahan APBD 2014 nomor 19 tahun 2014 tersebut ternyata ditanda tangani oleh Ahok sendiri, bukan gubernur sebelumnya Joko Widodo atau sekda Saefullah.
Setelah kebohongan Ahok terbongkar dipersidangan, dia kembali beralibi dengan dalih dirinya kecolongan. Selain itu, tanda tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) juga ternyata dilakukan oleh Ahok.

Ketiga;
Kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras
Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW senilai Rp 800 miliar dari APBD Perubahan tahun 2014. BPK menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 191 miliar dari pembelian lahan seluas 3,7 hektar RS Sumber Waras tersebut.

Waktu itu BPK menilai proses pembelian tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya  yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras tersebut. Diantaranya penyimpangan tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Keempat;
Kasus mega proyek Reklamasi teluk Jakarta
KPK pernah menyatakan bahwa kasus korupsi Reklamasi teluk Jakarta adalah “grand corruption". Jadi logikanya tidak mungkin kasus mega korupsi hanya sampai Muhammad Sanusi (mantan anggota DPRD, penerima suap); Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (pemberi suap); dan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land.

Kasus Reklamasi teluk Jakarta diduga kuat juga melibatkan Ahok selaku Gubernur DKI yang telah mengeluarkan izin operasional proyek Reklamasi teluk Jakarta tersebut, apalagi terlihat Ahok begitu ngotot melanjutkan proyek Reklamasi dan izin yang dikeluarkanpun terlihat sembrono dan menyalahi banyak aturan yang berlaku.

Selain itu dalam sidang kasus suap pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP), Ariesman juga pernah mengaku telah mengelontorkan dana sebesar Rp 1,6 Triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dana yang menurut Ahok sebagai kontribusi tambahan atau kebijakan diskresi yang semuanya tanpa dasar hukum yang jelas tersebut. Inilah model anggaran off-budget seperti era Orde Baru. Pengelolaan dana tanpa melalui proses pembahasan di Parlemen yang diatur UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

Dari keempat kasus besar diatas, masih ada beberapa kasus-kasus lain yang diduga kuat juga melibatkan Ahok, diantaranya; proses pengadaan 150 Bus Scania dan 150 bus Eropa oleh PT Transjakarta sebesar Rp 2,2 triliun yang dilakukan tanpa proses tender, kasus proyek Thamrin City dan Waduk Pluit, dsb.

Jadi sangat bodoh bin lucu jika terus memaksakan Ahok sebagai pahlawan pemberantas korupsi namun faktanya si Ahok sendiri bergelimang skandal keuangan besar dinegeri ini.

Hari ini era teknologi dan informasi, sekecil apapun informasi tidak akan mampu ditutup-tutupi, apalagi mencoba membengkokkan informasi dengan kebohongan-kebohongan baru pasti akan mudah dibongkar oleh publik.

Upaya miliaran dana untuk membentuk citra Ahok sebagai sosok anti korupsi akan sia-sia belaka, segala kebusukan dan niat jahat Ahok sudah diketahui publik, citra baik dan bersih dengan membuat skenario kepalsuan dan kecurangan baru hanya akan semakin melahirkan anti pati rakyat terhadap Ahok yang hari ini juga sudah muak melihat sikap dan manuver Ahok tersebut.

Read more »

Mewaspadai Curang Teriak Curang Ala Ahok

Mewaspadai Curang Teriak Curang Ala Ahok

Analisis;
Tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia beberapa waktu lalu pernah mengatakan jika Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selama ini menggunakan strategi  “Maling Teriak Maling” dalam membangun citranya, begitupun pengamat hukum Andri Wijaya Kusuma yang mempunyai kesimpulan yang sama. Publikpun juga berkesimpulan sama soal strategi Ahok tersebut “Maling Teriak Maling”, Curang Teriak Curang”..

Ahok yang selama ini di citrakan bersih dan sukses pimpin DKI Jakarta faktanya bertolak belakang dengan berbagai kasus dan problem di ibukota.

Ahok terbelit banyak skandal kasus korupsi, mulai dari RS. Sumber Waras hingga kasus Reklamasi teluk Jakarta. Belum lagi prestasi Ahok yang faktanya setelah dikomparasi dengan berbagai data yang ada semuanya Hoax alias klaim sepihak Ahok beserta timnya, misalnya saja soal program “pengerukan” sungai (JEDI) faktanya mandek di era Ahok, maraknya penggusuran diera Ahok yang diklaim sebagai solusi menata Ibu Kota faktanya Lebih dari 60% penggusuran tdk diberikan solusi apapun, bahkan lebih dari 80% dilakukan sepihak tanpa musyawarah.

Ketimpangan ekonomi di era Ahok juga selalu di atas 0.4, Jakarta juga menjadi Kota paling macet di urutan 178 Negara, puluhan proyek-proyek pemerintah mangkrak, pengelolaan dana CSR tidak transparan, Informasi anggaran yang harus dipublikasikan hanya 8.33%, serapan anggaran pada 2015  hanya 72.11% dan terulang di 2016, Belum lagi mulut angkuh Ahok yang sering membuat ketersinggungan rakyat, salah satunya fakta kasus penistaan agama oleh Ahok yang mengancam keutuhan NKRI dan membebani presiden Jokowi, dsb. Lalu apa yang dibanggakan dari seorang Ahok?.

Rilis Survey LSI terkait Elektabilitas Ahok-Djarot yang 10,6 Persen menjadi bukti jika Ahok semakin tidak disukai rakyat, bahkan LSI meyakini jika Ahok tak akan mungkin lolos pada putaran ke dua, framing media yang utamanya gencar dilakukan metro TV dan media-media pendukung ahok lainnya faktanya tak berhasil. citra Ahok ambruk dihantam kasus Reklamasi dan Penistaan Agama.

Beberapa rilis dari berbagai lembaga survey yang merilis hasil berbeda-beda terkait elektabilitas Ahok telah membuka peluang dan dimanfaatkan Ahok dan timnya untuk sedikit bernafas lega, ratusan tim Ahok mengolah hasil rilis beberapa lembaga survey tersebut demi keuntungan pujaannya. Bahkan Ahok beserta Timnya terus membangun citra dirinya melalui lembaga survey yang dibiayai para taipan untuk me markup (menggelembungkan) elektabilitasnya tersebut.

Ahok beserta timnya mengolah hasil survey yang menyebut elektabilitas Ahok-Djarot masih berkisar 26% , sementara Agus-Sylvi 29% dan Anies-Sandi 25%,  sisanya swing voters (suara mengambang/galau).

Patut diduga modus Ahok membuat sedikit selisih atau setidaknya hampir sama dengan tingkat elektabilitas calon-calon lainnya adalah sebagai upaya Ahok dan timnya untuk melakukan kecurangan. Bagaimana mungkin elektabilitas Ahok mampu berada diurutan kedua (26%) jika tidak bertujuan untuk adanya skenario kecurangan?, padahal fakta dilapangan Ahok ditolak rakyat dimana-mana sampai harus dikawal 800 aparat bersenjata lengkap ketika kampanye. Belum lagi berbagai penolakan dari basis massa partai pendkung Ahok sendiri yang kian hari kian terang-terangan, seperti basis massa PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem.

Selain itu, mencuatnya isu dan skenario Rencana kesaksian Antasari, Nazaruddin dan Angelina Sondakh terkait korupsi keluarga Cikeas juga patut diduga hasil karya licik tim Ahok dalam rangka menyerang elektabilitas Agus – Silvy.

Tim Ahok melalui kekuatan medianya gencar melakukan framing media menyudutkan Agus melalui berbagai catatan kasus-kasus korupsi di era SBY. Ribuan pasukan Cyber Army yang biayai para taipan pro Ahok disebar untuk menyerang calon-calon lain penantang Ahok dan membentuk Opini publik dengan tujuan persepsi Agus sama dengan SBY, dan SBY sama dengan berbagai skandal kasus korupsi dimasanya

Selain itu, yang lebih patut di waspadai oleh publik adalah Para taipan pendukung Ahok yang kemungkinan akan menggunakan taktik Money Politic dan tawaran pragmatis lain kepada penyelenggara Pilkada, utamanya para anggota KPU DKI Jakarta dan lembaga-lembaga lain agar mendongkrak suara ahok. Termasuk diantara skenario memunculkan DPT ganda akibat buruknya data EKTP, suara rusak, intimidasi pemilih, kecurangan rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK dan komputasi di KPUD, dsb.

Ada indikasi jika Ahok akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan Pilkada DKI 2017 mendatang. Persoalan dikemudian hari paska kemenangan Ahok terjadi ketegangan atau bahkan Chaos (kekacauan) ditingkat akar rumput, bagi para Taipan dan Ahok itu tidak jadi masalah bagi ahok beserta timnya, karena mereka akan mengguanakan kekuatan uang yang tak terbatas tersebut untuk memulihkan keadaan dengan cara mendanai seluruh aparat keamanan secara All Out.

Untuk itu, sebaiknya para tokoh dan rakyat yang selama ini konsisten menolak Ahok untuk lebih hati-hati dan waspada, Ahok dengan segala kekuatan uang dibelakangnya jelas mampu beli apa saja, namun barangkali Ahok tak akan mampu  beli militansi dan kejernihan hati rakyat yang telah dibuktikan pada aksi 212 yang lalu.

Segala manuver dan skenario Ahok berserta timnya harus terus dipantau dan diawasi, sangat mungkin ketika Ahok menyatakan melihat adanya kecurangan DPT, justru Ahok beserta timnya sendiri yang sedang mempersiapkan kecurangan dalam bentuk lainnya, seperti indikasi upaya campur tangan persidangan dalam kasus penistaan agama Ahok  yang diduga ada tekanan campur tangan para Taipan dibelakangnya untuk meloloskan Ahok (maling teriak maling), umat Islam hanya menuntut keadilan hukum, sementara para Taipan pendukung Ahok lah yang mungkin mengintervensi proses Hukum Ahok. 

Kecurigaan ini bukannya tanpa alasan, pasalnya beberapa catatan terbukti berbagai manuver Ahok sering melakukan kecurangan, misalnya ketika dia ngotot enggan cuti ketika kampanye, kebohongan pengumpulan 1 juta KTP oleh teman Ahok, dsb. 

Jangan sampai potensi kecurangan ahok itu berjalan mulus dilapangan, karena jika sampai Ahok menang dengan berbagai kecurangan dilapangan tersebut maka dikhawatirkan chaos (kekacauan) besar bakal terjadi di Republik ini, dan yang rugi kita semua rakyat dan bangsa Indonesia.

Read more »

Analisis : Potensi Skenario Kasus Ahok Lolos

Publik Tak boleh optimis dulu jikalau pemberkasan kasus Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang dilimpahkan bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung sangat super cepat. Lima hari berkas kasus Ahok yang tebalnya 826 halaman dinyatakan P-21 (lengkap).
 

Justru dengan super cepatnya pemberkasan tersebut harus semakin memacu kecurigaan bahwa Ahok beserta selimut kasusnya tersebut begitu di istimewakan. Belum lagi pihak kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Apalagi korps Adhyaksa tersebut selama ini dibawah bayang-bayang kepala kejaksaan Agung HM. Prasetyo yang nota bene mantan politisi dari kader partai Nasdem binaan Surya Paloh yang dikenal pendukung utama Ahok dalam Pilkada DKI 2017 ini.
 

Bahkan sebagai mana publik ketahui, Surya Paloh dalam berbagai kesempatan juga menjadi orang terdepan yang paling melindungi dan membela Ahok selama ini, contoh terakhir adalah aksi tandingan 212 yang dikenal aksi 412 di acara Car Free Day yang berakhir begitu memalukan dan banyak pelanggaran hukum yang salah satunya diinisiasi oleh Surya Paloh.
 

Maka tak heran jika Kejaksaan Agung yang dikomandoi mantan kader partai Nasdem tersebut sangat berpotensi melindungi Ahok dengan berbagai manuver dan skenarionya.
 

Belum lagi soal komposisi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kemaren sempat menggemparkan dan memicu protes publik, dengan dipilihnya Ireine R Korengkeng yang beragama Nasrani bersama 12 JPU lainnya.
 

Jaksa Ireine R Korengkeng walaupun akhirnya diganti setelah ada protes keras publik namun hal tersebut menjadi indikasi kecerobohan dan skenario dini Kejaksaan Agung yang disinyalir sebagai salah satu upaya untuk meloloskan Ahok. Belum lagi dari ke 13 JPU kasus Ahok yang dalam rekam jejaknya juga kurang begitu cemerlang.
 

Bahkan jika melihat kronologi kasus Ahok di Kejaksaan Agung sampai hari ini dan dikuatkan dengan rekam jejak HM. Prasetyo sebagai kepala Kejaksaan Agung patut dicurigai upaya skenario dalam meloloskan atau memperpanjang atau mengulur waktu pengadilan dalam kasus Ahok yang sedianya akan dimulai 13 Desember mendatang sampai habis untuk memberikan kesempatan agar Ahok dapat ikut Pilkada DKI 2017 dan memenangkannya.
 

Belum lagi upaya JPU nantinya yang mencoba membuat opini publik dalam proses persidangan yang menguntungkan Ahok sehingga Surya Paloh melalui medinya juga dapat memframing opini yang lebih menguntungkan Ahok, hal tersebut juga patut menjadi kecurigaan publik. Termasuk salah satunya isu bahwa pihak JPU konon akan menuntut ringan Ahok.
 

Jadi mencermati kasus Ahok yang sudah akan mulai bergulir dipengadilan tersebut, publik wajib mengawal dan memantau kasus Ahok tersebut dengan serius dan jangan sampai kebobolan sedikitpun, potensi skenario tim HM. Prasetyo melalui opinion building, tuntutan, dan mengulur waktu kasus Ahok wajib menjadi pemantauan serius publik.
 

Belum lagi upaya dari luar campur tangan para Taipan dalam membela Ahok di pengadilan melalui tangan-tangan gelapnya. Jadi bukan tekanan publik yang perlu dikhawatirkan terkait kasus Ahok, melainkan para Taipan pendukung Ahok yang perlu diwaspadai bersama.

Dan yang pasti sejarah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia selama ini tidak ada yang pernah lolos dari jerat hukum, alias Pasti Masuk Penjara!, hanya itu tuntutan keadilan yang mejadi harapan publik.

Read more »