 |
| Aksi Demonstrasi Tanggal 4 November 2016 Terjadi Lantaran Negara Melemah dan Tidak Adil |
Jakarta, Ketakutan pemerintah terhadap demostrasi “Bela Islam” 4 November nanti akan ditunggangi kepentiang politik dinilai merupakan gaya pemikiran Orde Baru (Orba) yang sudah tidak relevan.
“Yang begitu terminologi ditunggangi itu dulu lama di jaman Orba, sekarang beda, sekarang bebas orang tau ini kepentingan siapa dan siapa, dan jelas siapa aksinya, siapa penanggung jawabnya, bahkan sampai ada kontak personnya, maupun lembaganya ada,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (1/11).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seharusnya pemerintah dalam hal ini penegak hukum justru melakukan pendekatan terhadap kelompok yang bertanggung jawab dalam aksi tersebut.
“Seharusnya aparat bekerjasama dengan semua orang itu memastikan bahwa unjuk rasa itu merupakan unjuk rasa damai. Dan kita tidak perlu takut sebetulnya, kalau kita tidak punya beban unjuk rasa itu suatu kegiatan yang biasa yang kita sudah lalui hampir 18 tahun lamanya, dan relatif aman-aman saja tidak ada masalah,” ujar politikus PKS itu.
Ia menjelaskan aksi demonstrasi yang muncul dari element masyarakat lantaran adanya tanda-tanda negara mulai melemah, tidak adil karenanya perlu efek kejut yang kritis untuk mengembalikan ke jalur konstitusi. Salah satunya, masyarakat melihat adanya intervensi dalam penanganan kasus penistaan agama oleh Ahok.
“Kalo negara menunjukan tanda-tanda melemah, dia diintervensi, dan bersikap tidak adil, tidak independent, dan merdeka maka rakyat mulai datang mengkritisi sinyal awal yang diberikan aparat dalam kasus Ahok dia diintervensi bersikap tidak adil,” tandasnya.
“Yang begitu terminologi ditunggangi itu dulu lama di jaman Orba, sekarang beda, sekarang bebas orang tau ini kepentingan siapa dan siapa, dan jelas siapa aksinya, siapa penanggung jawabnya, bahkan sampai ada kontak personnya, maupun lembaganya ada,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (1/11).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seharusnya pemerintah dalam hal ini penegak hukum justru melakukan pendekatan terhadap kelompok yang bertanggung jawab dalam aksi tersebut.
“Seharusnya aparat bekerjasama dengan semua orang itu memastikan bahwa unjuk rasa itu merupakan unjuk rasa damai. Dan kita tidak perlu takut sebetulnya, kalau kita tidak punya beban unjuk rasa itu suatu kegiatan yang biasa yang kita sudah lalui hampir 18 tahun lamanya, dan relatif aman-aman saja tidak ada masalah,” ujar politikus PKS itu.
Ia menjelaskan aksi demonstrasi yang muncul dari element masyarakat lantaran adanya tanda-tanda negara mulai melemah, tidak adil karenanya perlu efek kejut yang kritis untuk mengembalikan ke jalur konstitusi. Salah satunya, masyarakat melihat adanya intervensi dalam penanganan kasus penistaan agama oleh Ahok.
“Kalo negara menunjukan tanda-tanda melemah, dia diintervensi, dan bersikap tidak adil, tidak independent, dan merdeka maka rakyat mulai datang mengkritisi sinyal awal yang diberikan aparat dalam kasus Ahok dia diintervensi bersikap tidak adil,” tandasnya.
