Penelitian yang dilakukan lembaga survei Kedai Kopi menunjukkan kesimpulan yang mengejutkan, yakni 52 persen rakyat Jakarta menganggap Presiden Joko Widodo tak netral dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta (30/10).
Ketidaknetralan Jokowi dalam pilkada DKI 2017 mendatang sejatinya sangat merugikan pemerintahan Jokowi sendiri dan tentunya menjadi preseden buruk proses berdemokrasi paska Reformasi.
Keyakinan Rakyat menilai pemerintahan Jokowi tak netral tentu mengarah kepada calon Gubernur petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Pasalnya beberapa kasus selama ini yang diduga melibatkan Ahok juga di sinyalir selalu dibela habis-habisan oleh Jokowi hingga Ahok selalu lolos dari jerat hukum.
Kasus Reklamasi, Kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Kasus Bus Trans Jakarta, Kasus Penggusuran, Kasus Penistaan Agama, dsb yang semuanya diduga melibatkan Ahok sampai hari ini faktanya selalu berbelit-belit tanpa penyelesaian hukum yang adil dan fair. Negara dalam marabahaya jika sudah tidak ada lagi rasa keadilan didalamnya.
Bahkan beberapa kasus tersebut terlihat secara vulgar pembelaan Jokowi terhadap Ahok, seperti dalam kasus sengkarut reklamasi yang berujung dicopotnya DR. Rizal Ramli dari Menko Kemaritiman dan lolosnya Ahok dari skandal pengelolaan dana Off Budget. Wajar kalau kemudian rakyat justru menaruh empati dan simpati terhadap Rizal Ramli dan marah kepada Ahok dan curiga liar terhadap Jokowi
Belum lagi kasus yang terakhir yang jelas-jelas Ahok melakukan penistaan agama dan pantas dijadikan tersangka, namun kewibawaan hukum terasa tumpul dan tak berkutik menghadapi Ahok, padahal gara-gara kasus tersebut sudah masuk kategori membahayakan stabilitas Nasional, namun lagi-lagi disinyalir justru ada campur tangan pemerintahan Jokowi.
Beberapa tokoh Nasional sebenarnya sudah mengingatkan presiden Jokowi agar bersikap negarawan menyikapi Perilaku Ahok yang kerap membuat masalah tersebut karena hanya akan membuat pemerintahan Jokowi makin tersungkur jika Ahok terus-terusan dibela.
Mantan menko kemaritiman, DR. Rizal Ramli pernah mengingatkan Presiden Jokowi dalam diskusi bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI' di Jakarta beberapa waktu lalu (17/9/2016);
“Bahwa Popularitas presiden Jokowi masih tinggi. Persoalannya popularitas Ahok on the way down. Kalau Presiden keliatan terlalu berpihak dukung Ahok, ini akan menggerek popularitas Jokowi justru ke bawah,"
Kemudian dalam diskusi KedaiKopi Minggu siang kemaren (30/10) beberapa tokoh nasional dan pengamat juga menyimpulkan keangkuhan Ahok telah menjadi beban berat pemerintahan Jokowi.
Sementara itu pengamat politik Muslim Arbi bahkan lebih keras lagi mengingatkan Jokowi; “Jokowi bisa jatuh bersama dengan Ahok jika masih melindungi orang nomor satu di Jakarta itu”. (24/10/2016).
Dan sudah banyak para tokoh yang telah mengingatkan Jokowi, mulai dari politisi hingga professional, para ulama hingga budayawan, namun entah mengapa presiden Jokowi seakan acuh dan tak menghiraukan itu semua, bahkan rakyat dengan ribuan masa juga sudah berkali-kali melakukan aksi demontrasi turun kejalan mengingatkan sekaligus menuntut agar Jokowi netral tak membela membabi buta kasus-kasus yang terus membelit Ahok.
Saatnya pemerintahan Jokowi sadar dan kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat, beberapa kasus yang membelit Ahok bukti bahwa Ahok tak pantas dibela, apalagi menjadi seorang pemimpin, alangkah baik dan bijaksana jika presiden Jokowi tak bela Ahok dan biarkan proses hukum berjalan secara adil dan fair kepada Ahok.
Fokus saja pemerintahan Jokowi menyukseskan agenda Nawacita dan Revolusi Mental agar tidak suram sebagaimana janji-janji kampanye 2014 silam daripada repot hanya sekedar membela seorang Ahok.

